Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani menekankan bahwa tidak ada solusi yang lebih baik daripada kesepakatan yang dicapai antara Tehran dan kekuatan-kekuatan dunia yang dikenal dengan JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) pada 2015.
"Hari ini, satu suara terdengar, dan itu adalah bahwa setiap orang telah menyimpulkan bahwa tidak ada solusi yang lebih baik daripada perjanjian nuklir JCPOA dan tidak ada cara lain selain implementasi penuh JCPOA," kata Rouhani dalam sidang kabinet pada hari Rabu (7/4/2021).
Dia menambahkan, dalam beberapa hari terakhir, kami telah menyaksikan babak baru dalam kebangkitan kembali JCPOA. Saat ini, lanjutnya, semua pihak dalam perjanjian berada di Wina. Hari ini, satu suara terdengar, dan setiap orang mengatakan bahwa JCPOA adalah yang terbaik dan tidak ada cara lain selain implementasi penuh dari kesepakatan itu, dan ini adalah kesuksesan baru bagi Iran.
"Salah satu kehormatan pemerintah adalah pada 2019, 2019, dan 2020, dan awal bulan 2021, dengan segala kesulitan dan tekanan serta sanksi paling berat dan perang ekonomi, negara telah dikelola sedemikian rupa sehingga saat ini semua orang mengakui bahwa tekanan maksimum telah gagal, yang merupakan kehormatan tertinggi dari pemerintah," pungkasnya.
Komisi Bersama JCPOA mengadakan pembicaraan putaran pertama selama satu jam di kota Wina, dengan dihadiri perwakilan dari Iran dan Kelompok 4+1.
Dalam pertemuan tersebut, utusan dari Rusia, China, Jerman, Prancis, Inggris dan Iran sepakat untuk membentuk dua kelompok kerja tingkat ahli: satu kelompok untuk bekerja pada pencabutan sanksi dan yang lainnya untuk menangani masalah nuklir.
Delegasi Amerika Serika yang dipimpin Rob Malley, juga berada di ibu kota Austria, tetapi dia tidak menghadiri pembicaraan tersebut.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan jika AS ingin menyelamatkan perjanjian nuklir JCPOA, mereka harus mencabut semua sanksi.
Khatibzadeh kepada Press TV, Selasa (6/4/2021) malam, menuturkan Tehran sama sekali tidak menerima rencana bertahap untuk menghidupkan perjanjian nuklir 2015 ini. (RA)