Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Inggris akan mendukung negara-negara Asia Tenggara dalam upaya menyelesaikan krisis di Myanmar.
"Kami membahas ... bagaimana komunitas internasional, termasuk Inggris dapat mendukung upaya ASEAN untuk membantu Myanmar dalam menyelesaikan situasi ini," kata Retno dalam jumpa pers usai pembicaraan dengan Menlu Inggris Dominic Raab di Jakarta, Rabu (7/4/2021) seperti dilansir Reuters.
Indonesia termasuk di antara beberapa negara yang memimpin desakan pembicaraan tingkat tinggi antara para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tentang Myanmar, di mana hampir 600 orang telah tewas dalam tindakan keras aparat keamanan Myanmar terhadap para demonstran anti-kudeta 1 Februari.
Indonesia sedang mencari cara untuk mengakhiri krisis melalui ASEAN, di mana Myanmar adalah salah satu anggotanya, tetapi kebijakan blok tersebut untuk tidak mencampuri dan membuat keputusan berdasarkan konsensus, telah menghambat kemampuannya untuk bertindak secara tegas.
Sementara itu, Raab menegaskan kembali komitmen Inggris untuk menegakkan hukum maritim internasional, menggemakan komentar dari Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa, yang prihatin dengan aktivitas militer China di Laut China Selatan, saluran vital bagi perdagangan global.
Menlu Inggris menyatakan bahwa negaranya akan mengirim kelompok kapal penyerang (Carrier Strike Group) yang dipimpin kapal Angkatan Laut Inggris, HMS Queen Elizabeth, untuk mendukung keamanan di kawasan Indo-Pasifik.
"Kami sedang mempersiapkan kunjungan Carrier Strike Group Inggris pada akhir tahun ini, dan itu adalah momentum penting bagi kami untuk memperkuat area kerja sama," kata Raab, saat jumpa pers dengan Retno di Jakarta, Rabu (7/4/2021).
Pengerahan kapal-kapal Inggris ke kawasan Indo-Pasifik disebut akan memberikan keamanan kepada para mitra dan sekutu, serta untuk memperkuat hubungan diplomatik, keamanan, dan perdagangan dengan negara-negara yang dianggap penting, termasuk Indonesia.
Berdasarkan publikasi Tinjauan Terpadu yang merupakan tinjauan komprehensif mengenai kebijakan luar negeri, keamanan, pembangunan, dan pertahanan Inggris, kawasan Indo-Pasifik semakin disoroti karena berada di pusat pertumbuhan ekonomi global dan merupakan kawasan yang semakin penting secara geostrategis.
Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei, dan China memiliki klaim yang bersaing di jalur perairan strategis, di mana China telah banyak dikritik karena membangun fasilitas pertahanan di pulau-pulau buatan dan mengerahkan penjaga pantai dan ratusan kapal penangkap ikan di perairan yang disengketakan.
Menurut Raab, Inggris berkomitmen untuk memastikan sistem berbasis aturan ditegakkan, "karena mereka adalah pilar penting keamanan regional dan global". Indonesia dan Inggris juga dilapoprkan menandatangani nota kesepahaman ekonomi dan perdagangan dan kontra-terorisme.
Mantan penguasa kolonial Myanmar, Inggris, adalah salah satu yang paling vokal mengkritik penggulingan pemerintah Aung San Suu Kyi oleh militer. Itu adalah di antara beberapa negara Barat yang telah menjatuhkan atau memperketat sanksi terhadap para jenderal Myanmar dan jaringan militer monopoli bisnis sebagai tanggapan atas kudeta tersebut.
Pemilu Myanmar 2020 dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD), secara telak.
Militer Myanmar mengkudeta pemerintahan Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada 1 Februari 2021. Militer mengklaim harus melakukan kudeta, karena menuduh ada kecurangan di pemilu November 2020.
Kondisi darurat di Myanmar lalu ditetapkan selama setahun, dan militer akan mengadakan pemilu baru. Militer Myanmar juga membubarkan kabinet, membubarkan parlemen, dan memperkarakan Komite Penyelenggara Pemilu.
Kudeta tersebut memicu demonstrasi besar-besaran rakyat Myanmar. Mereka mengecam kudeta dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan pejabat-pejabat lainnya serta pemulihan demokrasi di negara ini.
Warga Myanmar tidak bisa menerima kudeta. Menurut mereka, NLD telah dipilih secara demokratis untuk menjadi partai penguasa. Oleh karenanya, mereka menuntut kudeta diakhiri, tahanan politik dibebaskan, dan demokrasi dikembalikan. Namun tuntutan itu diabaikan oleh militer. (RA)