Krisis migrasi di perbatasan antara Chili dan Peru meningkat minggu lalu karena ratusan orang tetap terdampar akibat bentrokan yang dilaporkan di berbagai tempat.
Krisis migrasi di perbatasan antara Chili dan Peru meningkat minggu lalu ketika ratusan orang yang terdampar berusaha untuk kembali ke negara asalnya Venezuela tetapi tidak dapat menyeberang ke Peru karena pembatasan terkait dokumen.
Di perbatasan dua negara Amerika Selatan, para migran dihadapkan pada iklim Gurun Atacama yang keras, yang merupakan salah satu daerah terkering di dunia dan mengalami hari yang sangat panas dan malam yang sangat dingin.
Sementara beberapa migran telah membuat tenda darurat dengan selimut, mereka kekurangan akses ke kebutuhan dasar seperti air dan layanan penting lainnya.
Petugas Peru mencegah sekelompok migran berlari melintasi gurun menuju Peru. Beberapa wanita di antara kelompok tersebut menyuarakan keluhan mereka dan menuntut agar pemerintah Presiden Gabriel Boric mengatur sebuah bus untuk mengangkut mereka ke Venezuela.
Pejabat di Arica, kota Chili utara yang berbatasan dengan Peru dan berjarak sekitar 2.000 kilometer (1.245 mil) dari ibu kota Santiago, mengumumkan darurat migrasi pada Kamis.
Sehari sebelumnya, presiden Peru, Dina Boluarte, mengumumkan keadaan darurat di Tacna, sebuah kota dekat perbatasan dengan Chili, untuk "menjaga ketertiban domestik" dan menahan kedatangan migran. Dalam mengumumkan tindakan tersebut, presiden mengaitkan “tindakan kriminal” dengan para migran.
Boluarte telah menyatakan niatnya untuk mengadvokasi reformasi konstitusi yang akan mengizinkan angkatan bersenjata untuk campur tangan di wilayah perbatasan. Sebaliknya, Boric telah mengirim pasukan ke perbatasan pada akhir Februari untuk membantu mencegah masuknya para migran.
Pemerintah Chili meminta pertemuan dengan Duta Besar Peru Jaime Pomareda untuk menyampaikan ketidakpuasannya atas pernyataan Walikota Tacna Pascual Guisa.
Guisa menyebut presiden Chili sebagai "tidak bertanggung jawab" karena berusaha mengalihkan masalah migrasi negara itu ke perbatasan. Pomareda tidak membuat pernyataan publik terkait pertemuan tersebut.
Walikota Arica, Gerardo Espíndola, berjanji untuk “menyediakan sumber daya” untuk mendukung mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak dan orang tua. “Kami akan bertindak secepat situasi kritis yang mempengaruhi orang-orang yang terdampar di perbatasan ini,” kata Espíndola.
Karena situasinya masih belum terselesaikan, Vlado Mirosevic, pemimpin majelis rendah Kongres Chili, mengusulkan pembentukan koridor kemanusiaan yang melibatkan semua negara di wilayah tersebut. Koridor yang diusulkan bertujuan untuk meringankan krisis dan menyediakan rute yang aman bagi para migran untuk kembali ke Venezuela.
Menteri Luar Negeri Chili, Alberto van Klaveren, mengakui masalah kemanusiaan yang signifikan di wilayah tersebut dan memperingatkan bahwa keputusan Boluarte untuk melibatkan angkatan bersenjata dapat meningkatkan tekanan di perbatasan.
Eksodus migran baru-baru ini dari Chili terjadi menyusul seruan dari Kantor Kejaksaan Nasional pada 10 April agar jaksa mencari penahanan preventif bagi individu yang melakukan kejahatan dan tidak dapat memberikan bukti identitas mereka.
Selain itu, sebuah proposal saat ini sedang dipertimbangkan di majelis rendah Kongres untuk mengkriminalisasi imigrasi ilegal dan menetapkan hukuman penjara hingga 541 hari bagi mereka yang tertangkap memasuki Chili melalui cara tidak resmi.