Ratusan petani dan nelayan Korea Selatan memprotes di pusat keuangan dan politik negara itu, Yeouido, dan menuntut pemerintah mempertimbangkan kembali niatnya untuk mengadakan perjanjian perdagangan bebas lagi.
Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, atau CPTPP, akan mengikuti jejak putaran kesepakatan sebelumnya, yang menurut para kritikus mengantarkan barang-barang asing yang murah, dan membahayakan produsen dalam negeri.
“Di masa lalu selama putaran Uruguay pemerintah mengolok-olok para petani dan kemudian selama FTA Korea Selatan-AS dan Korea Selatan-China mereka menipu petani kita untuk kedua kalinya. Dengan indoktrinasi CPTPP kita akan ditipu untuk ketiga kalinya, bolehkah kita tertipu.”
Ke-11 anggota CPTPP termasuk Vietnam, Australia, Jepang, Kanada dan Meksiko. Korea Selatan hanya sebulan yang lalu bergabung dengan blok perdagangan 15 anggota yang dipimpin oleh Cina, saat Seoul bergerak untuk membuka 90 persen pasar pertanian negara itu. Petani dan nelayan menuntut konsultasi.
“Ketika pemerintah mencoba untuk memperkenalkan hal-hal semacam ini, ia harus menyiapkan beberapa kebijakan untuk dibahas. Berdiskusi dengan petani sampai batas tertentu dan seharusnya ada harapan untuk beberapa pertanian dan daerah pedesaan tetapi saya tidak berpikir itu harus didorong secara sepihak.”
Para pendukung mengatakan model ekspor yang dipimpin teknologi tinggi Korea Selatan membutuhkan semua bantuan yang bisa didapatnya, dengan kesepakatan CPTPP ditetapkan untuk meningkatkan PDB negara itu sepertiga dari satu persen.
Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan sendiri mengakui dampak negatif dari kesepakatan perdagangan bebas semacam itu terhadap mereka yang diwakili di sini, di luar Majelis Nasional negara tersebut. Dengan presiden konservatif ramah perusahaan baru yang akan menjabat pada bulan Mei, kekhawatiran para petani ini atas mata pencaharian mereka semakin meningkat.