Pengungsi Rohingya yang mengunjungi Myanmar pada hari Jumat (05/05/2023) mengatakan bahwa mereka tidak akan secara sukarela setuju untuk kembali ke sana, setelah mengunjungi fasilitas yang dimaksudkan untuk mengakomodasi repatriasi minoritas tanpa kewarganegaraan ke tanah air mereka.
Bangladesh adalah rumah bagi sekitar satu juta Rohingya, sebagian besar melarikan diri dari penumpasan militer tahun 2017 di negara tetangga Myanmar yang sekarang menjadi sasaran penyelidikan genosida PBB.
Kedua negara menandatangani perjanjian repatriasi untuk memulangkan mereka akhir tahun itu, tetapi hanya sedikit kemajuan yang dicapai sejak itu, dan PBB telah berulang kali memperingatkan kondisi yang tidak tepat untuk kepulangan mereka.
Beberapa pejabat Bangladesh menemani 20 pengungsi Rohingya selama kunjungan hari Jumat (5/5) ke dua kamp pemukiman model desa yang didirikan untuk proyek percontohan pemulangan.
“Kami telah melihat kamp-kamp tersebut... Namun mereka tidak menerima tuntutan kewarganegaraan kami,” ujar Mohammad Salim, seorang anggota delegasi Rohingya.
“Kami tidak akan pergi ke kamp,” tambahnya.
“Kami harus kembali ke tanah kami sendiri. Kami tidak suka di sana. Kami tidak akan pergi. Kami akan kembali jika repatriasi dan tuntutan kami yang aman diterima.”
Seorang anggota delegasi wanita mengatakan dia khawatir tentang keselamatannya di fasilitas yang baru dibangun, yang meliputi pasar, rumah sakit, dan pusat penerimaan untuk pengungsi yang kembali.
“Tidak ada yang aman bagi kami di sana. Mereka dapat menaklukkan dan menyiksa kami lagi,” katanya tanpa menyebut nama.
Komisaris Pengungsi Bangladesh Mizanur Rahman, yang mendampingi delegasi tersebut, tetap mengatakan bahwa negaranya menginginkan skema repatriasi tetap berjalan.
“Kami pergi ke Myanmar hari ini. Banyak orang Rohingya bergerak bebas dan berbisnis di sana,” ungkapnya.
“Pemulangan harus dimulai. Perwakilan Myanmar juga akan datang ke Bangladesh. Dan akan didiskusikan, kami akan memutuskan langkah selanjutnya.”
Para pejabat mengatakan bahwa mereka memperkirakan repatriasi akan dimulai akhir bulan ini, sebelum musim hujan tahunan.
Pengungsi Rohingya, yang telah menghabiskan hampir enam tahun tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak dan jorok di Bangladesh, secara konsisten skeptis terhadap skema tersebut sejak diketahui publik pada bulan Maret.
Mereka mengatakan bahwa tidak satu pun pertanyaan mereka tentang keamanan atau pengakuan atas hak kewarganegaraan mereka di Myanmar telah dijawab.
Rohingya secara luas dipandang di Myanmar sebagai penyusup dari Bangladesh, meskipun berakar di negara itu sejak berabad-abad lalu.
Badan pengungsi PBB mengatakan mengetahui perjalanan itu, yang berlangsung "di bawah pengaturan bilateral antara Bangladesh dan Myanmar".
"UNHCR tidak terlibat dalam mengatur kunjungan ini. Namun, kami menegaskan kembali bahwa setiap pengungsi memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk kembali ke negara asalnya," kata juru bicara UNHCR Regina De La Portilla.
“Pemulangan pengungsi harus sukarela, dengan aman dan bermartabat,” tambahnya. "Tidak ada pengungsi yang harus dipaksa melakukannya."
Kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing, yang menolak identitas Rohingya sebagai “imajiner”, adalah kepala angkatan bersenjata selama penumpasan tahun 2017.
Mahkamah Pidana Internasional menyelidiki tuduhan pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran terhadap seluruh desa Rohingya oleh pasukan keamanan Myanmar selama kekerasan tahun itu.
Rencana repatriasi yang disepakati pada tahun 2017 gagal membuat kemajuan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya, sebagian karena kekhawatiran bahwa Rohingya tidak akan aman jika mereka kembali.