Pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika Serikat (AS) di Provinsi Salahuddin dan sekitar bandara Baghdad, ibu kota Irak diserang roket berturut-turut.
Menurut media Irak mengutip pusat informasi keamanan negara ini, serangan pertama menargetkan fasilitas yang menampung pasukan AS di pangkalan udara al-Balad di Salahuddin pada hari Rabu (9/6/2021).
Lima roket ditembakkan ke arah sasaran dan beberapa di antaranya mendarat di dekat hanggar pesawat tempur F-16 di dalam pangkalan. Namun serangan roket dilaporkan tidak menyebabkan korban jiwa atau kerusakan material.
Menurut laporan tersebut, roket-roket ditembakkan ke pangkalan dari desa-desa yang terletak di sekitar Sungai Tigris di Distrik al-Khalis Provinsi Diyala yang bertetangga.
Berdasarkan laporan televisi al-Sumariya, serangan pesawat tak berawak yang tampaknya menargetkan pangkalan pasukan AS di dekat bandara Baghdad dengan roket juga terjadi pada Kamis dini hari, dan memicu sirene di seluruh fasilitas.
Sebuah drone yang terbang di atas fasilitas itu hancur dalam insiden tersebut. Belum ada laporan tentang kemungkinan kerugian jiwa atau materi dari serangan kedua ini.
Sebelumnya pada hari Minggu, fasilitas diplomatik yang dikelola AS di ibu kota Irak dan Pangkalan Udara Ain al-Assad Irak yang juga menampung pasukan Amerika di negara itu mengalami serangan roket terpisah.
Kebencian rakyat Irak dan beberapa negara Arab lainnya terhadap kehadiran pasukan AS di negara-negara mereka meningkat setelah pembunuhan terhadap Komandan Pasukan al-Quds Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Wakil Ketua Hashd Al Shaabi Irak Abu Mahdi al-Muhandis di bandara Baghdad pada Jumat dini hari, 3 Januari 2020.
Pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan drone tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump. Segera setelah teror ini, parlemen Irak mengesahkan undang-undang yang menuntut penarikan penuh semua pasukan asing yang dipimpin AS.
Kelompok-kelompok perlawanan Irak juga telah berjanji untuk mengejar pengusiran pasukan asing sebagai cara untuk memulihkan kedaulatan teritorial dan integritas politik negara ini. (RA)